BAGANSIAPIAPI, riaupower.com - Sebagai Pengawasan APBD, Ketua DPRD Rohil Maston mengingatkan kepada pemerintah daerah Rokan Hilir (Rohil) pertama penyerapan PAD pada bulan Mei masih kecil yang belum sangat memuaskan. Hal ini disampaikannya kepada jurnalis ketika ditemui di kantor DPRD Rohil jalan Pesisir Sei Rokan Komplek perkantoran batu enam Bagansiapiapi, Rabu (24/05/2023).
Total penerimaan seluruhnya sebesar 26,9 persen, belanja lebih kurang sebesar 18,4 persen ( sekitar Rp 403 Milyar) pada realisasi APBD Rohil tahun 2023.
"Target gede akan tetapi isi yang didapat tidak seimbang. Harapannya terkait Dispenda (Bapenda,red) jangan ulur waktu. Lebih keras dengan adanya PBB, hal-hal yang menimbulkan PAD. Kedua, realisasinya baru 18,4 persen untuk bulan Mei, nggak nyampai 19 persen. Harapannya kepada pemerintah daerah, ini sudah masuk triwulan ketiga. Bulan Juli sudah masuk triwulan Ketiga, seharusnya sudah capai 30 atau 40 persen realisasi anggaran yang akan dijalankan. Sehingga jika realisasinya cepat berarti pertumbuhan ekonominya bisa lebih baik. Itu suatu kelihatan perputaran ekonomi terkait APBD. Kali realisasinya lebih terarah lagi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan, yang mana mereka (masyarakat,red) berharap satu sisi sehingga terjalinnya perputaran uang namanya. Bicara ekonomi yang akan dijalankan sehingga nampak teori peluang realisasinya. Kalau begini penerimaan saja 26,9 persen sekitar baru total Rp 570 juta. Penerimaan untuk masuknya uang kita seluruhnya. PAD nya baru Rp 22 Milyar, baru lebih kurang11,22 persen sementara yang dibelanjakan banyak, sedangkan uangnya belum kelihatan. Mimpinya belum nampak. Harapan rakyat realisasinya masih secara postur harapannya lebih baik,"beber Maston.
"Wah kalau menjalankannya saja nggak bisa belum lagi nyari. Menjalankan maksudnya merealisasikannya saja nggak mampu, Belum lagi nyari. Kalau nyari baru ini Rp 22 Milyar PAD nya. Ini bulan lima (Mei,red). Gimana kalau akhir bulan 11 bulan 12 nggak bisa digunain," Misalkan dapat target 60 hingga 70 persen. Untuk apa duit,"ujarnya.
,Kata Maston, seharusnya untuk bulan 8 dan bulan 9 ini harapannya sudah 80 persen. Kenapa? Karena uangnya bisa digunakan. Bisa bayar honor. Bisa bayar P3K. Itu khan indeks suatu pemerintahan yang bisa realisasi anggaran.
"Ada mendapatkan uang, ada yang menjalankannya, realisasi namanya. Input Output. Bicara postur APBD. Harapannya kedepan lebih baik. Kita dukung kok. Kami menyampaikan sebagai pengawasan sampai akhir Mei ini,"ucapnya.
Tambah Maston, Bagaimana lebih baik realisasinya jika indeksnya kecil. Pertumbuhannya tidak baik. Bagansiapiapi masyarakatnya yang khusus ibukota ini berharap akan realisasinya. Ada bansos atau hal yang lain. Yang menyangkut orang miskin ditanggung negara.
"Itu mana hari ini mereka tunggu. Kami sudah sahkan bagian dari itu. DPRD sudah menuangkan orang yang tidak mampu orang yang miskin ditanggung negara. Kami sudah letakkan di APBD. Kami ngerti itu harapan masyarakat Bagansiapiapi. Orang miskin berharap penuhi undang undang mengatakan orang miskin ditanggung negara. Kami ini sebagai pengawas APBD ini tujuannya ini supaya cepat merealisasikannya,"katanya.
Bicara APBD perubahan bicara realisasi terlebih dahulu. DPRD tetap dukung tetapi realisasinya berapa dulu, target targetnya. Juga menunggu hasil audit BPK.
"Kami tetap mengingatin didalam pemerintah daerah itu ada namanya DPRD sebagai pengawasannya. Kami selalu mengingati pemerintah daerah agar lebih baik dalam realisasi anggaran. Pendapatan agar lebih baik kedepan. Misalkannya walet . Kita nunggu juga ranperda dengan UU no 21 tahun 2022 beberapa pajak ini dan distribusi jadi satu. Walet ini harus dapat harapannya demi pembangunan untuk negeri ini,"pungkasnya Maston. (andi)