SIAK,riaupower.com - Forum Grup Diskusi (FGD) Penyusunan Draft Rancangan RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan) Agrowisata Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau di laksanakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM RI), Kamis (078/04/2022). Forum Grup Diskusi (FGD) tersebut dilaksanakan di ruang rapat kantor camat Bunga Raya, kabupaten Siak. FGD inisiasi BRGM RI ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut audensi di Kantor Bappeda Kabupaten Siak beberapa waktu yang lalu. FGD ini dihadiri Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Camat dan Penghulu se-Kecamatan Bungaraya serta perwakilan Perkumpulan Teras Riau/Tim Agro Wisata Kecamatan Bungaraya.

Dalam arahannya, Kasub Pokja Kelembagaan dan Kemitraan BRGM Ema Sihite menyampaikan Kasub Pokja Kelembagaan dan Kemitraan BRGM Ema Sihite menyampaikan dalam arahan pembukaan FGD, bahwa BRGM RI telah melakukan audensi dengan Pemkab Siak pada awal Maret 2022 bertempat di Kantor Bapeda Kabupaten Siak. Audensi dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti penyusunan RPKP Kawasan Agrowisata di Kecamatan Bungaraya, yang tertunda penyusunannya selama hampir 2 tahun. Tahapan melalui FGD, peninjauan lapangan di wilayah kampung se-Kecamatan Bungaraya dan rencana workshop penyusunan RPKP yang akan dihadiri pihak Kemendes PDT.Trans RI, Pemprov Riau, Bappeda dan OPD Teknis Pemkab Siak serta Camat, Para Penghulu serta perwakilan Perkumpulan Teras Riau/Tim Agrowisata Kecamatan Bungaraya.

"Untuk finalisasi penyusunan RPKP Agrowisata Kecamatan Bungaraya, BRGM RI akan fasilitasi pelaksanaan workshope yang dikuti stake holder terkait," ujar Ema.

Sedangkan Camat Bungaraya, Amin Soimin SH, M.Si memberikan apresiasi kepada BRGM RI yang telah menginiasisi FGD dan rencana Workshope tindak lanjut pengembangan kawasan perdesaan agrowisata kecamatan Bungaraya.

Kata ia, agrowisata di kecamatan Bungaraya yang selama pandemi covid19 ini tidak berjalan. Harapannya kedepan dapat benar-benar direncanakan untuk bisa dikembangkan dan terwujud dengan dukungan sharing program/kegiatan dan anggaran. Bukan hanya dari APBKam tetapi juga adanya dukungan APBD Kabupaten/Provinsi maupun dari APBN/pembiayaan pihak ketiga lainnya. (rls)