pilihan +INDEKS
Dorong PR Menteri ATR/BPN, Ketum DPP Patri: Atas Nama Warga Transmigran Dukung Upaya Selesaikan Kasus Tanah
JAKARTA,riaupower.com - Menanggapi pergantian Menteri ATR/BPN baru, Ketum DPP PATRI (Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia, red) Ir.H.Sunu Pramono Budi, MM ( Hasprabu )turut menyambut gembira.
"Tentu, atas nama warga transmigran Indonesia kami menyambut gembira. Serta terus mendukung upaya penyelesaian kasus tanah. Terlebih tanah transmigran. Karena bagi transmigran yang mayoritas petani, tanah adalah sumber nafkah."tutur Hasprabu kepada awak media di Jakarta (16/06/2022).
Lebih lanjut disebutkan, transmigran bukan penduduk liar. Mereka datang di suatu daerah diorganisir pemerintah, dan membawa misi negara, yaitu secara bersama warga setempat turut membangkitkan pembangunan daerah dan merekatkan persatuan antar anak bangsa.
"Mengapa kalau tanah untuk HGU milik segelintir orang mudah diperoleh, tapi untuk Transmigran terkesan diabaikan. Bahkan yang sudah bersertifikatpun digusur. Dimana rasa kebangsaan kita?"ucapnya.
Dia sebutkan beberapa contoh kasus. Diantaranya tanah eks repatrian Suriname di Tongar, Sumatera Barat. Di Rokan Hilir, Riau. Ada lagi di Sumatera Selatan. Terbaru, tanah transmigran di Arongo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
"Bahkan, yang di Tongar itu, saudara kita eks repatrian (sudah menempatinya, red) sejak 1954", imbuhnya.
Disinggung dampak tanah bermasalah, Hasprabu, anak Transmigran dari Trans Polri Jayaguna Lampung itu menjelaskan, "Yang pasti, tanah tanpa status sangat rawan disengketakan. Tidak produktif karena tidak bisa digarap. Tidak bisa diagunkan untuk pinjam modal ke bank. Padahal bagi wong cilik cari modal sangat sulit. Tanah bermasalah benih konflik sosial. Dan dalam jangka panjang, tanah bermasalah akan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Citra pemerintah jadi buruk."
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah melakukan reshuffle kabinet. Diantaranya Menteri ATR BPN, dari Sofyan Djalil kepada mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto.
Harapannya kepada Menteri ATR BPN baru, Ketum DPP PATRI yang senang dipanggil Lurah PATRI itu mengharapkan dalam seratus hari kedepan semoga pejabat baru bisa memetakan dan segera bekerja cepat.
"Sisa waktu beliau kan tinggal 2 (dua) tahun. Minimal kasus besar segera dapat mulai ditangani. Apalagi Pak Hadi (Marsekal TNI Hadi Cahyanto, red) mantan militer. Bisa lebih gerak cepatlah. Menyelesaikan urusan tanah ini perlu sedikit tangan besi", pungkasnya. (rls/SPB)
Berita Lainnya +INDEKS
JAM-Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani: Penguatan Posisi Jaksa/Pegawai Kejaksaan Sebagai Agen Intelijen Penegakan Hukum di Instansi dan di luar Instansi Pemerintah
JAKARTA, riaupower.com - Kamis 18 April 2024, secara virtual dari ruang Command Center, Jaksa Agu.
Kejaksaan Agung Raih 74% Kepercayaan Publik Menurut Survei LSI Berkat Penanganan Perkara Korupsi Komoditas Timah
JAKARTA, riaupower.com - Kamis 18 April 2024, Lembaga Survei Indonesia merilis hasil Survei Nasio.
Adhyaksa Award, Lima Dewan Pakar Sedang Seleksi Jaksa Berprestasi
JAKARTA, riaupower.com - Lima Dewan Pakar sedang menyeleksi nama-nama Jaksa berprestasi yang nant.
Jaksa Agung ST Burhanuddin Turut Sukseskan Indonesia Sebagai Anggota Penuh FATF
JAKARTA, riaupower.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin turut berperan penting dalam Tim yang menyuks.
Jaksa Agung ST Burhanuddin: Momentum Mudik Tidak Hanya Sebagai Tradisi Semata, Akan Tetapi Untuk Mereposisi Kembali Hakikat Hidup Agar Lebih Bermakna
JAKARTA, riaupower.com - Jumat 5 April 2024 bertempat di halaman Gedung Utama Kejaksaan Agung, Ja.
Komisi Kejaksaan Apresiasi Gercep Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah
JAKARTA, riaupower.com - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan peran lembaganya dalam me.