BAGANSIAPIAPI, riaupower.com - Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara simbolis dilaksanakan di gedung Datuk Batu hampar Jalan Perwira Bagansiapiapi, Senin (09/11/2020). Tampak hadir saat itu pjs Bupati Rohil Rudyanto,SH,Msi, kepala BPN Rohil Rocky Soenoko, Kajari Rohil Gaos Wicaksono,SH,MH, Kapolres Rohil AKBP Nurhadi Ismanto,SH,SIK, Dandim 0321 Rohil Letkol arh Agung Rachman Wahyudi,S.I.P,M.I.Pol wakil ketua DPRD Rohil Basirun Nur Efendi dan sejumlah penerima sertifikat. Sebanyak 284 sertifikat rakyat Rokan Hilir akan diserahkan kepada pemiliknya dengan lahan seluas sekitar ribuan hektar. Sedangkan untuk biaya sertifikat ditanggung oleh negara melalui APBN. Pjs bupati berharap dengan mendapat sertifikat kepemilikan tanah dibiayai oleh negara ini dapat digunakan dengan baik seperti untuk modal usaha untuk meningkatkan perekonomian mereka.
Pjs Bupati Rohil Rudyanto,SH,Msi menjelaskan bahwa pada hari ini semua masyarakat diseluruh Indonesia secara serentak menerima sertifikat tanah rakyat yang di laksanakan secara virtual dari Jakarta, dimana diRohil acara tersebut dilaksanakan di gedung Datuk Batu Hampar Bagansiapiapi.
“Hari ini rakyat menerima haknya yakni sertifikat kepemilikan tanah program pemerintah pusat dari presiden RI Joko Widodo,”tuturnya.
Sertifikat tanah ini merupakan program presiden RI agar bagaimana semua tanah di Indonesia memiliki sertifikat sehingga telah dapat dipetakan. Dengan hal tersebut secara depat dapat diketahui lokasi tanah dan siapa pemilik tanah tersebut. Apakah tanah milik negara, milik pribadi atau milik perusahaan.
Dengan penyerahan sertifikat kepemilikan tanah ini, kata pjs Bupati Rohil, tentunya bisa membantu rakyat sebagai modal usaha.
“Intinya modal sertifikat tanah tersebut dapat untuk modal meningkatkan perekonomian masyarakat,”ujarnya.
Dikatakannya, program ini sangat bagus sekali untuk rakyat khususnya daerah Rokan Hilir. Karena hampir semua yang mendapatkan program sertifikat tanah rakyat sudah diserahkan sertifikat itu kepada pemiliknya.
Lanjutnya menjelaskan dengan adanya sertifikat tanah ini maka pemerintah daerah dapat untuk memungut pajak bumi dan bangunan kepada mereka.
“Sehingga dapat menambah PAD Rohil,”tuturnya.
Dengan memiliki sertifikat tanah ini tentunya dapat di petakan tanah tersebut sehingga dapat dipantau melalui satelit. Sehingga tidak ada lagi sengketa tanah. Bahkan jika ada kebakaran hutan secara cepat dapat diketahui siapa pemilik lahan tersebut.
“Hal ini sangat bagus dan harus kita bantu agar cepat diserahkan ke rakyat. Harapan kita sebagai pemerintah daerah sebaiknya setelah memiliki sertifikat kepemilikan tanah tidak diperjual belikan namun digunakan untuk modak usaha untuk meningkatkan perekonomian mereka,”pungkasnya. (***)