pilihan +INDEKS
Menkumham RI, Yasonna Sampaikan Dukungan Indonesia terhadap Pemajuan Kekayaan Intelektual Global Pada Sidang WIPO ke-64 di Jenewa
JAKARTA, riaupower.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memimpin Delegasi Indonesia pada Sidang Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (KI) Dunia atau dikenal dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-64 di Jenewa, Swiss. Hal ini disampaikan oleh Kabiro Humas hukum dan kerjasama kemenkumham RI, H.Situmorang kepada media dalam siaran pers yang diterima riaupower.com.
Dijelaskannya, dalam National Statement-nya, Yasonna menyampaikan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pemajuan kekayaan intelektual dalam skala nasional hingga global.
"Indonesia berkomitmen penuh membuka potensi insan berbakat, menghargai kreator dan inovator, serta memberikan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat," kata Yasonna dalam Sidang Majelis Umum WIPO, Kamis (06/07/2023).
Ia menjelaskan Indonesia mendukung sistem Kekayaan Intelektual global, salah satunya melalui aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk meningkatkan sistem merek nasional berstandar internasional. Menurutnya, kerja sama internasional di bidang KI akan memberikan banyak manfaat.
"Kerja sama dan kemitraan internasional akan membentuk lanskap yang memupuk kreativitas, merangkul keragaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Yasonna.
Dalam momen sidang WIPO ini, Indonesia akan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan WIPO tentang Pendirian Pusat Pelatihan KI Nasional.
"Indonesia dan WIPO akan melakukan kerja sama mendirikan pusat pelatihan KI nasional untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan KI," ungkapnya.
Di samping itu, lewat kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023, Indonesia membawa ASEAN fokus pada pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi.
Dalam skala nasional, Indonesia sendiri telah memiliki Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini memainkan peran penting melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia yang kaya, sekaligus melindungi pengetahuan tradisional.
Sidang Majelis Umum WIPO ke-64 akan berlangsung pada 6-14 Juli 2023. Sidang ini dihadiri oleh 156 negara anggota WIPO. Indonesia merupakan satu dari 88 negara yang menyampaikan National Statementnya dalam sidang ini.
Menteri Hukum dan Ham memimpin Delegasi Republik Indonesia, didampingi Wakil Tetap RI di Jenewa ( Watapri), Dirjen Kekayaan Intelektual; dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri.(***)
Berita Lainnya +INDEKS
Kejaksaan Agung Republik Indonesia Perkuat Manajemen Talenta Jaksa Melalui Benchmarking ke Supreme Prosecution Office Korea Selatan
JAKARTA, riaupower.com - Sabtu 2 Maret s/d Kamis 7 Maret 2024, Delegasi Kejaksaan Agung Republik .
Kerja Sama Pemberantasan Korupsi dan Pemulihan Aset Lintas Negara, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung ke Hongkong
JAKARTA, riaupower.com - Jumat 22 Desember 2023 kemaren, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Keja.
Hadiri Konferensi ke-13, Perwakilan Kejaksaan RI Lakukan Penandatanganan Bersama (Joint Declaration) Jaksa Agung ASEAN-Tiongkok di Hanoi Vietnam
JAKARTA, riaupower.com - Perwakilan Kejaksaan RI yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali .
Dua Perwakilan Jaksa Berpartisipasi dalam Southeast Asia Cryptocurrency Working Group Untuk Ikuti Pelatihan Penanganan Perkara Aset Kripto
JAKARTA, riaupower.com - Dua Perwakilan Jaksa dari Satuan Tugas Asistensi Penanganan Perkara Terk.
Indonesia Telah Resmi Menjadi Anggota Penuh Organisasi Internasional Financial Action Task Force (FATF)
JAKARTA, riaupower.com - Delegasi Indonesia kini telah resmi menjadi Anggota Penuh dalam organisa.
Dialog Persoalan Pelanggaran HAM di Masa Lalu serta Kebijakan Keimigrasian, Kewarganengaraan dan Repatriasi
JAKARTA, riaupower.com – Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD dan Menteri Hukum dan H.